Selasa, 24 Oktober 2023

CATATAN MEDIA DATA DAN FAKTA CYBER CRIME

CATATAN MEDIA DATA DAN FAKTA CYBER CRIME

Media massa Nasional mencatat dengan detil beberapa kejadian Cyber Crime yang terjadi di dalam negeri. Kondisi ini mencerminkan tingkat kerentanan layanan tekologi informasi yang ada di dalam negeri. Berikut ini adalah guntingan dari berita di media massa tentang aksi kejatahan cyber yang telah menyebar luas di Indonesia.

News Item 
1. Berantas Skimming, Mandiri Cek ATM Setiap Satu Jam
2. Uang Nasabah Raib Misterius di Surabaya, Bank Mandiri: Kami Ganti
3. Telkom Kebobolan Bandwidth 15 M.
4. 194 M Tabungan Raib : Cyber Crime Perbankan Indonesia


194 M Rekening Tabungan Raib : Cyber Crime Perbankan Indonesia

News Informatika, Jakarta, 10 Mei 2016
Lebih dari 194,603 Milyar rupiah rekening tabungan nasabah perbankan di Indonesia berhasil dicuri lewat aksi cyber crime. Norton Cybersecurity Insight Report berhasil menemukan bahwa 25,45 juta penduduk Indo nesia pernah menjadi korban kejahatan on line selama beberapa tahun terakhir.Aksi cyber crime membuat para nasabah perbankan kehilangan uang senilai 7,6 juta rupiah per orang.

Dari lingkungan industri perbankan sendiri total kerugian akibat adanya cyber crime mencapai 126 miliar rupiah atau sekitar US $ 9,1 juta. Kejahatan ini akan semakin mengancam dari tahun ke tahun. Sementara transaksi e-commerce di Indonesia sendiri akan terus naik mencapai lebih dari US$ 130 juta atau sekitar 1,8 trilyun rupiah pada 2020. Rawannya kejahatan cyber ini juga menjadi perhatian global. Bahkan pemerintah Amerika Serikat sendiri dalam proposal anggaran pembiayaan tahun 2017 yang akan datang berencana meningkatkan dana untuk keamanan cyber. Presiden Amerika Serikat Obama meminta kenaikan dana sebesar US$ 19 miliar untuk meningkatkan keamanan cyber pemerintah Amerika. Dana tersebut meningkat lebih besar US$ 5 miliar dari anggaran tahun 2016 ini.

Kenaikan anggaran dari negara adi daya ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman cyber crime global. Di Indonesia sendiri beberapa regulasi yang menjaga agar cyber crime ini dapat ditekan telah berhasil dibuat. Undang-undang tentang No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu undang-undang untuk mencegah cyber crime (Rubrik Polkrim On Line/VIJ)


TELKOM KEBOBOLAN BANDWIDTH 15 M


PT Telkom kecolongan bandwitdh internet, kerugian lebih dari 15 miliar rupiah pun melayang. Beberapa karyawan outsourcing PT Telkom terlibat dalam pencurian bandwith internet ini. Modusnya dengan menawarkan peningkatan bandwidth internet kepada pelanggan PT Telkom. Melalui oknum karyawan outsourcing yang bekerja di internal Telkom, penambahan bandwidth inipun dilakukan tanpa sepengetahuan Telkom.

Setelah bandwith internet dinaikkan, pembayaran jasa dibayarkan ke rekening oknum pegawai tersebut, dan tidak disetorkan ke Telkom. Aksi ini dilakukan sejak tahun 2014 yang lalu, sehingga Telkom dirugikan 15 miliar rupiah lebih.

Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap modus pencurian bandwidth ini dan menangkap sembilan orang termasuk oknum karyawan outsourcing yang bekerja pada PT Telkom (9/5/2016).

Sembilan tersangka yakni RH, AK, KA, YP, EJ, AB, AFW, AB dan SPB ditangkap secara terpisah di wilayah Tangerang Selatan, Bandung, Tanjung Pinang dan Sumatera Utara (Rubrik Polkrim/VIJ)


Menkominfo dan Komisi 1 Setuju Filtering Google Dan Youtube

Jakarta, Informatika NewsLine
Menkominfo Rudiantara menolak pilihan pemblokiran pada Google dan Youtube, sebagaimana yang diminta oleh ICMI kepada pemerintah (8/6/2016) yang lalu.

Menurut Rudiantara Indonesia tidak mungkin meniru China dengan memblokir total Google dan Youtube. Blokir situs internet yang dilakukan Kominfo terbatas pada situs pornografi dan situs tertentu saja. Tapi, bukan dengan memblokir seach engine Youtube dan Google.

“Jadi kalau (Youtube dan Google) diblock, unlikely. Kalau pornografi, perjudian, sudah 770 ribu yang diblok dan (pemblokiran) terus jalan,” kata Rudiantara.

Lihat Juga pendapat pakar soal Blokir You Tube Dan Google

“Konten-konten yang negatif, porno perjudian, hatespeech kita blok terus bahkan kita upayakan lebih efektif lagi. Tapi memblok Google, Youtubenya itu yang saya bicarakan,” ucap Rudiantara.

Pernyataan Menkominfo ini senada Wakil Ketua Komisi 1 yang menjadi partner pemerintah di DPR, Meytia Hafid. Menurut Meutya Hafid keberadaan Google masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak mungkin diblokir begitu saja.

Kementerian Kominfo merancang Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Aplikasi dan Konten Internet yang berisi tentang berbagai ketentuan pengelolaan aktivitas bisnis dan manajemen konten layanan OTT (over the top) seperti Google, Youtube, Facebook, Whatsup, dan layanan sosial media dan informasi on line lainnya. Dengan aturan ini diharapkan proses filtering bisa dilakukan lebih efektif.

Kantor perwakilan dan badan usaha legal yang sesuai dengan hukum Indonesia harus dibentuk oleh layanan sosial media dan informasi seperti di atas. Akan tetapi tidak dengan tegas diatur sanksi yang akan diberlakukan jika perusahaan tersebut menolak aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Google sendiri diperkirakan telah melakukan penghindaran pembayaran pajak kepada Ditjen Pajak lebih dari 14 Trilyun rupiah. Akan tetapi Ditjen pajak, tidak mampu berbuat banyak, karena badan hukum google tidak pernah tercatat resmi di Indonesia.

Beberapa tahun yang lalu pemerintah sempat kewalahan mengatur layanan Blackbery (BB) yang ada di Indonesia. Meski Indonesia menjadi pasar terbesar layanan BB, akan tetapi perusahaan asal Kanada tersebut lebih memilih Singapura sebagai lokasi penempatan server mereka. Pemerintah pun tidak mampu berbuat banyak.

Dr promovendus Dian di Bandung kepada Polkrim sebelumnya juga menyatakan bahwa aplikasi filtering bisa dibuat oleh anak negeri. Team IT yang dimiliki Dr (prv) Dian memiliki kemampuan untuk proses filtering konten Google dan Youtube

Proses blokir internet dilakukan di China secara ketat. Bahkan untuk melindungi warga negaranya dari pengaruh Google dan Youtube, pemerintah China membuat server internet sendiri sebagai tandingan dari server search engine Google dan Youtube.

Proses blokir secara ketat juga diketahui dilakukan oleh Pemerintah Republik Islam Iran. Sumber Polkrim di Teheran mengungkapkan bahwa layanan blogging secara total ditutup total di Iran. Pemerintah Iran sangat ketat mengawasi warga negaranya dalam memanfaatkan internet. Pemerintah Indonesia melakui Kominfo sejak tahun 2005 yang lalu gencar melakukan kampanye Internet Sehat dan Aman (INSAN), akan tetapi efektivitas program ini masih jauh dari yang diharapkan (Rubrik NEWSPOLKRIM (Polkrim On Line) 9/6/2016/Vijay).

Berantas Skimming, Mandiri Cek ATM Setiap Satu Jam

Jakarta, CNBC Indonesia - Demi memerangi kejahatan pembobolan tabungan dengan modus skimming, Bank Mandiri meningkatkan pengawasan terhadap seluruh mesin anjungan tunai mandiri (ATM).Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan pihaknya telah memiliki prosedur standar untuk mengecek seluruh mesin ATM agar terbebas dari alat skimming. Untuk mesin ATM yg aktif digunakan seperti di Jakarta, pengecekan dilakukan setiap satu jam sekali.

"Tetapi untuk mesin ATM di daerah remote dan jarang digunakan pengecekan dilakukan sekali sehari," ujarnya Senin (19/3/2018).

Modus kejahatan skimming kartu ATM atau debit biasanya dengan menempelkan alat card reader di mulut mesin ATM serta kamera tersembunyi. Alat card reader tersebut akan mengambil data kartu secara otomatis dalam rangka untuk penggandaan kartu. Sementara kamera tersembunyi diperlukan untuk mengetahui pin dari kartu ATM.

"Ini pengamanan di mesin ATM kami, namun bisa saja nasabah Bank Mandiri menjadi korban karena terjadi skimming di mesin ATM bank lain karena sudah interkoneksi," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta nasabah juga melakukan kiat-kiat pengamanan untuk terbebas dari ancaman skimming. "Yang paling ampuh adalah mengaktifkan notifikasi SMS. Karena ketika terjadi transaksi mencurigakan, nasabah bisa langsung dapat notifikasi," ujarnya. Selain itu, dia meminta nasabah untuk mengecek mesin ATM sebelum melakukan transaksi. Bila ada alat yang mencurigakan di mesin tersebut, nasabah diminta untuk tidak melakukan transaksi dan mencari ATM lain.

Bank Mandiri juga akan meningkatkan keamanan kartu debet dengan mengganti seluruh kartu yang masih menggunakan teknologi magnetic stripe dengan chip. Sampai saat ini kartu debet Bank Mandiri yang telah menggunakan chip baru 1,5 juta buah atau sekitar 10% dari total kartu debet Bank Mandiri yang mencapai 15 juta buah. SVP Consumer Deposit Mandiri Tri Laksito Singgih mengatakan perseroan menargetkan migrasi kartu debet ke cip mencapai 7 juta buah pada akhir Desember 2018. Porsi tersebut melebihi dari 30% dari total kartu debet Bank Mandiri, sesuai permintaan dari Bank Indonesia.

Proses pergantian kartu tersebut tidak mengenakan biaya ke nasabah, melainkan ditanggung oleh Bank Mandiri. Nilainya mencapai Rp 49 miliar dengan rincian setiap kartu memerlukan biaya sekitar Rp 7.000. Rohan menambahkan pada dasarnya kejahatan skimming tidak berlangsung terus menerus alias kambuhan. "Jadi skimming muncul, lalu hilang kalau sedang ramai seperti saat ini. Lalu nanti muncul lagi,"jelasnya.(NEWS - Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia 19 March 2018 18:20/roy/roy)


Uang Nasabah Raib Misterius di Surabaya, Bank Mandiri: Kami Ganti


Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) mengakui ada dugaan skimming pada tiga nasabahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pihak Bank Mandiri menjelaskan laporan tersebut sudah masuk ke kantor pusat sejak hari Minggu (18/3).

Direktur Digital Banking dan Teknologi Bank Mandiri Rico Usthavia Frans menjelaskan dirinya telah mendapatkan informasi terkait dugaan skimming tersebut. 

"Iya ada (skimming), misalnya mereka sempat gunakan mesin ATM bank lain dan kena skimming ya kita ganti uangnya," kata Rico usai acara peluncuran Mandiri Intelegence Assistant (MITA) di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas menjelaskan Bank Mandiri siap mengganti uang tiga orang nasabah yang menjadi korban dugaan skimming ini. Dia menyebutkan uang akan kembali dalam waktu satu atau dua hari. 

"Jumlah uang masih diverifikasi, tapi segera kita ganti kerugian nasabahnya," kata Rohan.

Rohan menjelaskan, Mandiri melakukan pemblokiran sementara untuk kartu-kartu ATM yang digunakan di mesin yang terindikasi skimming. Ini dilakukan untuk meminimalisir risiko hilangnya uang nasabah dalam jumlah yang lebih besar.

"Kita blokir dulu untuk mengamankan uang nasabah. Nanti nasabah pasti bertanya-tanya kan kenapa mesin ATM saya diblokir? Setelah ini kita verifikasi lagi dan bisa digunakan kembali. Untuk mengamankan saja," imbuh dia.

Rohan menjelaskan, mesin ATM yang dicurigai dipasangi alat skimming ini sudah dimatikan dan diperiksa oleh tim IT Bank Mandiri. Di Surabaya ada dua unit mesin yang sedang diperiksa salah satunya mesin di kantor sebuah media.

"Mesin kami offline kan, diperiksa fisik kita sedang cari ditaruh di mana saja alatnya itu. Kan ada di tombol angka, di bawah tudung penutup tombol di mana-mana makanya sekarang harus meraba-raba untuk mencari. Sekarang lagi diperiksa dan dibongkar," imbuh dia. (Senin, 19/3/18 19:57 WIB, eds/eds)


Pemilu kepala daerah langsung tahun 2017 berhasil dilakukan pada 101 daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten seluruh Indonesia. Tahapan setelah pemilu dilakukan adalah melakukan perhitungan pasangan calon yang memenangkan posisi Kepala Daerah.

Pada saat proses perhitungan resmi dilakukan mulailah bermunculan berbagai insiden terkait dengan proses perhitungan yang dilakukan oleh KPU dan juga KPUD. Salah satu yang paling ramai menyerap perhatian publik adalah topik tentang gangguan atau hacking pada sistem IT KPU (Vijay)


Jakarta, News Informatika, 30 Juni 2016
Kejahatan perbankan dalam negeri mulai berubah fokus pada penyerangan kartu ATM yang digunakan oleh nasabah perbankan. Trend penyerangan kartu ATM ini merupakan perkembangan baru kejahatan perbankan di Indonesia. Komplotan penyerangan mengambil data kode biner magnetik yang ada di kartu ATM, dan mencuri password ATM tersebut. Ratusan juta uang Nasabah Bank terancam dicuri (VIJ)




First Published, 26 July 2018