Kades Lawas Inspektorat Provinsi, Rambah Lamongan
Lamongan, Informatika News Line (22/7/2019)
Plt. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra kembali meluncurkan Kades Lawas untuk membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan.
Peluncuran Kades Lawas dilakukan di depan Bupati Lamongan, H Fadeli S.H.MM., di Pendopo Kabupaten Lamongan Lokatantra Senin (22/7)
Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) adalah program untuk meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di desa.
Konon program yang telah diluncurkan selama beberapa tahun terakhir ini memiliki kemiripan dengan inovasi Klinik Desa dari Inspektorat Kabupaten Lamongan yang biasa dilaksanakan saat Minggu Ceria (Mince) di Alun-alun Lamongan.
Klinik Desa difungsikan sebagai ruang konsultasi bagi desa saat proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bupati Fadeli meminta pembukaan kembali Klinik Desa agar disinergikan fungsinya dengan Kades Lawas.
Program Kades Lawas yang digagas oleh Inspektorat Propinsi Jawa Timur bertujuan untuk melakukan pembinaan secara teknis administrasi pengelolaan bantuan bagi perangkat desa di wilayah Kabupaten Lamongan.
PLT. Kepala Inspektorat Propinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra menjelaskan tujuan Program Kades Lawas adalah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di desa, khususnya mal administrasi.
"Kades Lawas, menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam dalam pengelolaan bantuan keuangan desa serta memberi solusi konkret bagi perbaikan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan,” kata Helmi .
Helmi mengatakan bahwa sejak Dana Desa dikucurkan tahun 2015 sampai dengan 2019, terdapat 110 kasus kepala desa terjerat masalah hukum dengan kerugian Negara kurang lebih Rp 30 miliar.
Oleh karena itu pihaknya berinovasi untuk memberikan solusi untuk permasalah tersebut. Kades Lawas menyediakan tim konsultasi pada 462 desa di 27 kecamatan. Secara teknis akan dibagi dalam enam titik kecamatan, yaitu Lamongan, Tikung, Pucuk, Ngimbang, Laren, dan Karangbinangun.
Kepala Inspektorat Kabupaten Lamongan Agus Suyanto melaporkan bahwa pada tahun 2018, Dana Desa yang dikucurkan Rp 321.349.755.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 126.496.109.300. Kemjudian pada tahun 2019 Dana Desa naik menjadi sebesar Rp 367.123.481.000 dan ADD sebesar Rp 133.072.273.100.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, dari 216 desa yang diperiksa, terdapat sebanyak 813 temuan dengan beberapa permasalahan. Seperti keterlambatan pengesahan APBDes, belum maksimalnya penggunaan aplikasi Siskeudes, serta peran camat sebagai pembina belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan dana desa (ESW/TNTW)
Baca Juga :
